Tidak Berprasangka Baik Kepada Koruptor

Tidak Berprasangka Baik Kepada Koruptor

Penghujung bulan Februari kemarin, berita terkait penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan orang nomor satu di Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah sontak mengagetkan masyarakat Sulawesi Selatan. Pasalnya, guru besar kelahiran Kota Parepare ini dikenal sebagai tokoh yang bersahaja, amanah, peduli, dan sederet embel-embel kebaikan lainnya. Begitupun cuitan politisi muda, Tsamara Amany yang kembali viral, dimana saat itu professor dengan sederet penghargaan tersebut dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi. Cukup kontras dengan pemandangan pada 27 Februari 2021 dini hari lalu, saat beliau dijemput langsung di kediamannya dan langsung diterbangkan ke Jakarta untuk dimintai keterangan atas kasus yang menyeret namanya. Padahal sebelumnya, beliau baru saja melantik 11 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 di Baruga Karaeng Patingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.

Terlepas dari benar tidaknya keterlibatan beliau dalam kasus yang menyeret namanya, mari kita fokus saja pada tindak korupsinya, bukan sosoknya. Sebab sikap perlawanan sebaiknya ditujukan pada perbuatan, bukan orangnya. Sebagaimana penilaian rasa suka yang juga seharusnya tertuju pada perbuatannya, bukan pada tampilan orangnya.

Kasus korupsi yang melibatkan seorang tokoh di tanah air, memang bukanlah cerita baru. Dari kelas biasa hingga luar biasa. Dari kelas bawah sampai kelas kakap yang melibatkan elite politisi. Dari masa ke masa, ada saja kisah seputar duit patungan rakyat yang tidak diperuntukkan demi kemaslahatan bersama. Dalihnya pun beragam. Latar belakang tokohnya juga beragam. Sejak berdirinya KPK sebagai pengawas di bidang korupsi, jejeran nama yang menyandang status tersangka hingga terdakwa selalu bertambah. Bahkan saat KPK beberapa kali sedang berbenah, merevisi personelnya.

Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik sepanjang sejarah keterlibatan tokoh politisi dengan KPK adalah kasus e-KTP yang melibatkan punggawa legislatif, dewan perwakilan kita di Senayan, Setya Novanto. Tidak banyak yang mengenal sosok Setya Novanto sebelumnya, meski sempat duduk di kursi kepemimpinan legislatif sebanyak dua kali. Hal tersebut tidak menjadi jaminan popularitasnya terdongkrak, apalagi di mata masyarakat kelas bawah. Dalam hal ini, Setya Novanto tertinggal oleh Syahrini. Mayoritas masyarakat akan lebih mudah menjawab, jika dilontarkan pertanyaan tentang sosok penyanyi cetar membahana itu dibanding soal Setya Novanto. Ini sebatas asumsi belaka. Datanya tidak diperoleh melalui teknik pemerolehan data seperti yang biasa digunakan dalam penelitian. Dasarnya hanya pada keyakinan bahwa masyarakat pada setiap level, dari anak-anak hingga bangkotan, tentu lebih sering mendapati wajah Syahrini dibanding Setya Novanto di layar televisi.

Nama Setya Novanto baru digaungkan dimana-mana saat kasusnya terbit. Popularitasnya melejit. Wajahnya mulai laku di televisi. Namanya laris dirapal di mana-mana. Tidak lagi sekadar menjadi buah bibir di kalangan masyarakat perkotaan saja, namanya pun terdengar sampai menembus batas pedesaan. Situasinya jadi terbalik. Pamor Syahrini jadi tertinggal di belakang. Setya Novanto menjadi trending topik musim itu.

Apa yang seorang Setya Novanto telah lakukan sehingga namanya melambung bak tendangan Tsubasa. Apakah murni hanya karena tindakan korupsinya, ataukah karena ditambah posisi yang tengah diembannya? Mungkin bukan itu penyebab utamanya. Karena sebelumnya, sudah berjejer kasus serupa dengan pelaku yang juga sedang duduk di posisi yang tidak kalah penting. Dampak popularitas ini tentu adalah efek atas manuver konyol yang dilakukannya. Manuver yang tidak kalah lucu dengan acara-acara komedi yang tayang di tv. Bedanya, manuver Setnov tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga disertai ujaran yang kurang sedap di telinga.

Sebagai manusia, kita senantiasa dianjurkan untuk berbaik sangka kepada apa dan siapa saja. Namun terkait kasus yang disebutkan tadi, mayoritas masyarakat sepertinya agak sulit untuk menolak berfikir negatif terhadap para pelaku tipikor. Banyak kejadian janggal yang terjadi sejak Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka. Kejadian yang kerap dianggap menentang logika sehat. Sesuai dengan apa yang diutarakan Prof. Mahfud MD. dalam sebuah forum di salah satu tv swasta bahwa putusan bersalah adalah wewenang sang hakim. Akan tetapi, sebagai masyarakat kita punya hak menilai berdasar pada bukti petunjuk yang ada.

Perihal berprasangka, Ali Antoni menegaskan melalui bukunya Stop Berfikir Positif untuk tidak berprasangka baik. Ini bukan berarti menganjurkan berburuk sangka secara langsung. Hal itu sebagai pengingat agar kita senantiasa mawas diri terlebih dahulu. Sebab apapun yang datang sebaiknya dikunyah dulu. Namanya manusia, khilaf itu wajar. Bahkan untuk ukuran manusia pilihan seperti baginda Rasulullah SAW. Namun sebaiknya setiap kesalahan diikuti oleh kebaikan setelahnya. Salah satu yang paling sederhana diantaranya adalah mengakui dan memohon maaf.

Sebelum diakhiri, saya teringat petuah Mbah Sujiwo Tedjo, “Kejahatan terbesar koruptor bukan terletak pada penyalahgunaan wewenang atau ingkar terhadap amanah, tetapi karena membuat kita merasa lebih suci.”

Penulis :

Total Views : 394 , Views Today : 2 

%d blogger menyukai ini: