Tenaga Kerja Asing dan Inkonsistensi Pemerintah

Tenaga Kerja Asing (Ilustrasi : Ekrut)

Pada 29 April 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra sepakat menolak rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal Negara China yang akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT. VDNI. Namun pada tanggal 16 Juni 2020 pemerintah provinsi justru beralih sikap dengan menerima dan mengizinkan 500 TKA tersebut masuk dan bekerja di Sulawesi tenggara. Tidak terkecuali Ketua DPRD Sultra yang juga telah menerima 500 TKA dengan berbagai macam alasan.

Sikap inkonsistensi DPRD dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China itu menimbulkan berbagai kritik dan penolakan ditengah masyarakat. Penolakan oleh masyarakat bukan tanpa dasar, ditengah kondisi kewaspadaan terhadap pandemi covid-19 dan beban perekonomian, masyarakat yang dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan dan tetap produktif walaupun aktivitasnya dibatasi, justru pemerintah memudahkan dan mengizinkan warga negara asing masuk dan bekerja di Sulawesi tenggara.

Jika kemudian alasan didatangkannya TKA asal China adalah agar pembangunan tungku smelter dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga investasi tersebut dapat mengurangi pengangguran dengan merekrut ribuan tenaga kerja lokal dan membantu mengurangi potensi krisis ekonomi ditengah pandemi covid-19, maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana dengan ribuan tenaga kerja lokal yang sampai saat ini masih dirumahkan dan belum mendapatkan kejelasan, bahkan potensi di PHK?

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi mestinya menyasar kepada pelaku ekonomi UMKM yang mampu bertahan meski krisis ekonomi sekalipun, bukannya menambah beban masyarakat dengan kewajiban membayar rapid test ketika hendak bepergian dan menambah kekhawatiran akan bertambahnya covid-16 karena mendatangkan TKA untuk memuluskan jalannya investasi asing.

Itulah yang menjadi salah satu alasan masyarakat melakukan berbagai cara untuk menolak kedatangan 500 TKA tersebut. Namun dengan sejuta kelemahan masyarakat tahap pertama 156 TKA telah masuk ke perusahaan pada tanggal 23 Juni 2020. Masuknya TKA tersebut dengan pengawalan ketat dari aparat TNI POLRI dan Pemerintah semakin menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan ditengah masyarakat. Pemerintah yang mestinya lebih mementingkan kepentingan rakyat justru memihak kepada asing. Apakah mungkin hal tersebut yang disebut dengan pemerintahan yang terdikte.! Sebab perusahaan asing dalam hal ini PT.VDNI dan PT.OSS adalah korporasi besar yang mungkin saja dapat mendikte bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginannya. Ketika hal tersebut benar, maka sesungguhnya korporasi-korporasi besar China telah memperoleh kekuasaan kelembagaan yang bersifat otonom sehingga perlahan mengasingkan masyarakat lokal dari tanah leluhur mereka.

Abraham Lincoln pernah menuliskan sebuah surat yang ditunjukan kepada William Elkins, dimana sebagian isinya menjelaskan tentang berbagai korporasi telah menjadi seperti raja dan saat itulah era korupsi akan mengikut dan meningkat tinggi serta kekuasaan finansial akan berupaya memperpanjang kekuasaannya dengan merugikan kepentingan rakyat sehingga seluruh kekayaan negeri akan terpusat disejumlah tangan penguasa dan Republik perlahan menjadi hancur.
Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa saat ini sebagaian besar korporasi di Indonesia pernah, sedang, dan akan melakukan skandal dalam berbagai bentuk dengan menyuap para pejabat Negara. Rakyat Indonesia sendiri umumnya tidak mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mereka hanya melihat dikalangan pemerintah menunjukan hal-hal atau sikap dan kebijakan yang inkonsistensi sebagaimana pemerintah dan DPRD Sultra tunjukan.

Seperti uraian di atas bahwa secara teoritis pemerintah yang mendapat kekuasaan dari rakyat seharusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat dan lebih kuat dari korporasi, terlepas dari seberapa besar korporasi itu[5]. Namun saat ini justru sebaliknya, pemerintah lebih cenderung memuluskan kepentingan korporasi dengan berbagai macam dalil, bahkan kebijakan berupa regulasi dibuat dan diganti dengan yang baru dalam rangka meloloskan korporasi yang sejatinya bertentangan dengan kesejahteraan dan kedamaian rakyat. Mungkin karena korporasi menyediakan uang pelumas agar semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginannya.

Sikap dan pernyataan Gubernur dan Ketua DPRD Sultra yang tidak konsisten langsung dapat disimpulkan oleh masyarakat bahwa tidak mungkin keduanya sebagai pucuk pimpinan di Sulawesi Tenggara tidak mendapatkan sesuatu yang istmewa dan tidak memiliki konektisitas erat dengan pemilik korporasi PT.VDNI dan PT.OSS, dimana perusahaan tersebut menanamkan investasi sebesar RP.42 Trilliun sehingga terus melakukan perkembangan dan hendak membangun sekitar 45 tungku smelter[6]. Sikap inkonsistensi pemerintah bukan hanya menimbulkan kecurigaan ditengah masyarakat, tetapi juga ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun belum terlambat, nasi belum menjadi bubur. Pemerintah baik legislative maupun eksekutif dapat memperbaiki citra dengan kembali mengutamakan kepentingan rakyat, kesejahteraan adalah kuncinya. Maka sebagai daerah otonom pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil sikap atas maraknya tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara. Putra daerah bukan tidak ada yang ahli, bukan tidak memumpuni untuk bekerja di perusahaan besar seperti VDNI dan OSS, hanya saja mereka belum terakomodir dan belum terinventarisir berdasarkan keahlian dan kemampuannya.

Ditengah pandemi covid-19 masyarakat yang dituntut untuk mengurangi aktivitas interaksi langsung dan tetap produktif telah berupaya sedemikian mungkin untuk membantu dalam memutus mata rantai dan mengurangi kasus covid-19 serta menjalankan perputaran ekonomi semampunya. Terlebih UMKM mereka adalah garda terkuat dalam menangkal dan bertahan meski krisis ekonomi terjadi. Olehnya itu pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulant kepada UMKM untuk aktif dalam memproduksi dan merekrut tenaga kerja. Mengutip pernyataan Adian Napitupulu “andaikata pemerintah membagikan uang untuk modal kerja masing-masing Usaha Mikro melalui KUR Mikro dan kecil sebesar RP.25 juta saja, maka setidaknya ada 6 juta usaha Mikro dan kecil yang bergeliat dan lepas daari sesak nafasnya. Karena andai tiap usaha mikro mempekerjakan 3 orang saja maka paling tidak ada 18 juta lapangan kerja untuk 18 juta orang”. Ketika apa yang disampaikan Adian Napitupulu dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara dengan memberikan modal kepada 126.332 unit UMKM di Sultra maka 378.996 masyarakat Sultra aktif bekerja di UMKM tersebut dan dapat dimungkinkan perekonomian dan pendapatan daerah akan meningkat dan citra pemerintah akan kembali baik di mata masyarakat.(**)

Penulis : Yayat Nurkholid

Total Views : 215 , Views Today : 2