Polda dan Dinas Kehutanan Sultra Dinilai “Takut”, LINK Sultra Akan Laporkan CV. Tanggobu Jaya di Pusat

Lokasi penggalian tanah CV. Tanggobu Jaya di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (dok. LINK Sultra)

Lingkar Kajian Kehutanan (LINK) Sulawesi Tenggara yang bergerak di bidang kehutanan akan menggelar aksi dalam waktu dekat di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan (KLKH) serta Markas Besar (MABES) Polri atas dugaan pada perusahaan CV. Tanggobu Jaya yang banyak melanggar, namun Polda serta Dinas Kehutanan Sultra dinilai “takut” kepada pihak perusahaan.

Sebagai Ketua LINK Sultra, Muh Andriansyah mengungkapkan akan konsolidasi untuk melakukan unjuk rasa di KLHK RI dan Mabes Polri. “Saat ini kami sedang konsolidasi besar-besaran. Dari tahun 2019 kasus tersebut berproses, namun belum ada hasil hukum sampai sekarang. Ini tidak bisa di biarkan, harus ada konsekuensi hukum yang diterima oleh pihak perusahaan.” Ungkap pria yang akrab disapa Binggo.

Aktivis LINK Sultra yang juga merupakan Ketua Mahasiswa Kehutanan Indonesia atau Sekjend Sylva Indonesia ini melanjutkan, “kami akan mempressure terus menerus sampai ada yang dipidanakan terkait kerugian lingkungan.” Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak besar akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan kepada masyarakat.

“Kalau itu terus dilakukan, ini akibatnya berdampak pada lingkungan yang semakin besar seperti banjir. Jalan umum yang dilalui masyarakat Konawe dan Konawe utara juga bisa rusak parah.” Tutup Binggo di base camp pusat Sylva Indonesia yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Untuk diketahui, CV. Tanggobu Jaya sedang melakukan penggalian tanah uruk timbunan di kawasan Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

CV. Tanggobu Jaya melakukan kersama dengan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) yang tertuang dalam kontrak nomor: 001/OSS-TJ/III/2020. Aktivitas tersebut diduga berlangsung tanpa adanya izin yang berlaku seperti IUP Produksi dan IPPKH sebagaimana amanat pemerintah yang tertuang dalam UU tentang Kehutanan No 41 Tahun 1999.

Reporter: Yayat
Editor: Ghina

Total Views : 270 , Views Today : 2 

%d blogger menyukai ini: