Perihal Politik, Sains Bukan Apa-Apa

“That is simple, my friend. It is because politics is more difficult than physics
-Albert Einstein-

 

poilitical-sains
( Ilustrasi oleh Representasi )

Kalimat di atas adalah sebuah kutipan percakapan Albert Einstein yang didokumentasikan oleh Grenville Clark, seorang penulis dan pengacara terkenal di Amerika pada masanya. Ketika itu Einstein diberikan pertanyaan perihal bagaimana pikiran manusia telah merentang jauh untuk menemukan struktur zat yang terkecil yaitu atom, tetapi tidak dapat menemukan sebuah kebijakan politik demi menjaga agar atom tidak digunakan untuk menghancurkan manusia. Mengakui kerumitan politik, Einstein menjawabnya dengan kalimat di atas.

Saya pribadi selalu heran melihat bagaimana politik bekerja. Untuk orang yang semasa sekolah hanya mampu mengerjakan persamaan matematika 1+1=2, politik terlihat seperti persamaan 6x²+7x-9=0. Bahkan Einstein yang mampu mengerjakan persamaan matematika tersebut pun masih melihat politik sebagai sesuatu yang rumit. Yang lebih rumit lagi bagi saya adalah, ada banyak ilmuwan yang sukses secara saintifik, tiba-tiba ingin terlibat sebagai frontman di dunia politik.

Tidak bisa kita pungkiri keterlibatan para akademisi di dalam pemerintahan sangat diperlukan. Setiap episode politik mulai dari pra-kemerdekaan hingga jelang 23 tahun pasca reformasi, peran akademisi selalu mendapat posisi strategis di pemerintahan. Ada yang membantu kandidat di dalam kampanye, sebagai penasihat, bahkan tidak sedikit yang akhirnya maju sebagai frontman. Ada yang menjadi menteri, kepala daerah, atau pejabat publik lainnya.

Max Weber mengungkapkan dalam teorinya tentang otoritas, secara legal-rasional akademisi memang memiliki otoritas yang sah untuk didengarkan pendapatnya sebagai orang yang lebih mendalami ilmu tertentu. Dari sinilah kesuksesan kaum akademisi dalam meraih posisi politik didapatkan. Selain karena orang Indonesia hari ini sangat percaya dengan gelar panjang yang tertera sebelum dan sesudah nama asli, kita memang sejak dulu gampang terkesima dengan orang yang melulu menggunakan kata-kata sulit dalam setiap percakapannya.

Yang jadi masalah adalah, kesuksesan pemerintahan seyogyanya dievaluasi bedasarkan tiga kriteria, yaitu secara program, secara proses dan secara politik. Umumnya akademisi yang menjadi frontman dalam politik cenderung lebih mengutamakan kesuksesan di dalam program saja. Padahal ada faktor lain yang seharusnya juga menjadi perhatian. Sukses secara proses, dan secara politik.

Biasanya yang terjadi, dari 3 faktor ini hanya 2 maksimal yang mampu diperhatikan oleh akademisi cum politisi tersebut. Katakanlah untuk kasus meminimalisir pungutan liar. Langkah yang paling banyak diambil hari ini adalah menerapkan seluruh pelayanan berbasis aplikasi smartphone atau melalui website.

Secara program, hal ini memang sukses memangkas pungutan liar karena proses birokrasi menjadi lebih pendek. Tetapi yang tidak dijadikan pertimbangan adalah kelompok usia dan kondisi geografis pengguna layanan tersebut. Untuk masyarakat di perkotaan saja tidak sepenuhnya melek teknologi. Padahal kalangan yang paling membutuhkan layanan adalah orang-orang yang belum melek teknologi tersebut. Atau minimal secara proses musti diperhatikan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi sehingga pemanfaatan layanan bisa dimaksimalkan.

Kadang secara politik hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru. Oknum pelaku pungutan liar yang notabene biasanya adalah “orang dalam” akan mencari celah untuk menjatuhkan pencetus ide tersebut.

Dan memang inilah yang paling fatal dari ketiga faktor evaluasi di atas. Dari setiap keputusan yang kita ambil, akan selalu ada orang yang merasa dirugikan. Kita selalu berdalih pada jargon “mengorbankan sebagian kecil orang untuk memberikan manfaat pada orang yang lebih banyak”. Yang sering kita lupakan, sebagian kecil orang yang kita korbankan biasanya memiliki kuasa yang lebih besar daripada orang yang banyak.

Bagi politisi murni yang memang lahir dari jalan tarung yang panjang, hal ini sudah pasti menjadi perhatian. Tetapi bagi akademisi yang latah terlibat di dalam politik, seringnya faktor inilah yang terlewatkan atau bahkan disepelekan. Hal ini dapat terjadi karena memang evaluasi yang paling mudah untuk dilihat dalam jangka pendek secara kasat mata adalah evaluasi program. Apalagi untuk program pembangunan fisik.

Tetapi hal-hal yang superfisial seperti ini yang memiliki banyak sekali sandungan. Sandungan yang sering terjadi adalah inkontinuitas. Setiap rezim berganti, program pembangunan juga berganti. Proses pembangunan yang sudah hampir rampung harus dihentikan karena pemimpinnya berganti. Akibatnya, dana yang sudah terlanjur dikeluarkan menjadi sia-sia. Bangunannya pun menjadi terbengkalai.

Sandungan yang paling menyakitkan adalah banyaknya akademisi cum politisi yang terjebak oleh godaan harta yang berlebih. Ketika dahulu mereka hanya memiliki kuasa atas teori dan diktat-diktat, tiba-tiba ada orang yang menawarkan kuasa atas uang yang jumlahnya cukup untuk memberi makan kawan sekampung selama setahun penuh. Sekali dirasa menyenangkan, kemudian menjadi candu yang sulit dihentikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negeri ini memang disusun oleh kaum terdidik dan dibangun oleh kaum cendekiawan, tetapi jika kita mengutip Soe Hok Gie, gerakan intelektual itu seperti koboi yang datang dari horizon yang jauh untuk memerangi kejahatan di suatu kota. Lalu ketika kejahatan habis dan penduduk ingin mengucapkan terimakasih, sang koboi telah pergi lagi. Bukan malah tinggal dan menjadi pejabat di tempat tersebut.

Biarkan akademisi tetap berada di kampus untuk memikirkan nasib rakyat dan bangsa dari sana. Karena dengan itulah ia dapat terjaga dari dunia politik yang keras dan kejam. Cukupkan apa yang terjadi hari ini. Adapun di mata politik, gelar sains tidak pernah berarti apa-apa. Melainkan bahan jualan di masa kampanye.

Penulis :

Total Views : 1,212 , Views Today : 2