Pemuda dan Pemerintah Vs Peluang dan Tantangan Bonus Demografi
Saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Indonesia mencapai 261,1 juta jiwa. Hingga sekarang jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ketahun, tak menutup kemungkinan akan ada banyak isu-isu kependudukan yang terjadi di Indonesia. Seperti wacana tentang Bonus Demografi yang saat ini hangat didiskusikan baik di forum ilmiah, seminar, lokakarya, dan forum diskusi lainnya.
Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangatmenguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.
Namun dalam Demografi juga memiliki potensi tantangan dalam sebuah struktur kependudukan yang dimiliki suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk muda/produktif dalam evolusi kependudukan yang terjadi.
Memasuki tahun 2020, bangsa Indonesia diperkirakan akan mengalami lonjakan jumlah penduduk usia produktif. Lonjakan tersebut akan membentuk proporsi yang disebut sebagai bonus demografi.
Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah dalam hal kependudukan beberapa tahun silam yang berdampak pada meningkatnya level kesehatan dan angka harapan hidup. Berdasarkan pemaparan Surya Chandra, anggota DPR Komisi IX, dalam seminar masalah kependudukan di Indonesia di Universitas Indonesia, bahwa jumlah usia produktif di Indonesia pada tahun 2020-2030 mencapai 70%, sedangkan sisanya 30% adalah usia non-produktif.
Berkaitan dengan hal ini, Indonesia saat ini disebut sedang memasuki suatu tahapan atau era yang sangat krusial dan menentukan dalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa yang juga berada dalam masa pembangunan.Sehingga bonus demografi adalah peristiwa evolusi kependudukan yang membutuhkan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta kerja keras agar dampak positif dari bonus demografi dapat diraih.
Komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif yang tentunya di dominasi oleh pemuda di dalamnya, hal ini mewajibkan pemuda untuk turut andil dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.
Isu ini tentu akan sangat menguntungkan Indonesia, jika pemberdayaan sumberdaya produktif, termasuk pemuda didalamnya membekali diri mereka dengan hal yang dapat meningkatkan kualitas diri, wawasan, daya pikir dan peran serta dalam setiap sub sektor ekonomi kreatif seperti yang disampaikan oleh Kemenparekraf.
Pemuda harus memiliki daya pikir yang kreatif, tidak kaku, dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.Selain daya pikir para pemuda harus membekali diri mereka dengan keterampilan yang memadai melalui pelatihan, kursus, dan sebagainya.
Paradigma mereka juga dapat berubah, jika mereka siap memasuki dunia kerja, mampu menciptakan lapangan pekerjaan dari setiap sub sektor ekonomi kreatif dan tidak hanya menjadikan diri mereka hanya sebagai karyawan. Ketika para pemuda dapat menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi kreatif, tentu sangat mempengaruhi kualitas diri mereka.
Para pemuda tersebut akan lebih mandiri, tangguh, memotivasi generasi muda yang lainnya dan berpengaruh bagi setiap orang.
Pengembangan ekonomi kreatif juga sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang oleh para pemuda.
Ketika para pemuda dapat memanfaatkannya sesuai perkembangan zaman, tentunya ketertinggalan bangsa kita terhadap bangsa lain tidak akan terjadi. Tidak hanya pemanfaatan teknologi yang sudah ada, akan lebih menggembirakan jika teknologi tersebut, dicip takan dan dikembangkan oleh pemuda Indonesia itu sendiri. Potensi dari isu bonus demografi yang dimiliki Indonesia, sangat sayang jika tidak dimanfaatkan,tidak dibekali, dan tidak dibina demi pencapaian ekonomi kreatif Indonesia, justru dikhawatirkan akan menjadi sebuah mala petaka bagi negara kita.
Namun sampai saat ini diskursus dan wacana tentang bonus demografi belum banyak dipahami secara seksama oleh stake holders. Istilah bonus demografi hanya di pahami secara awam dan cenderung mengabaikan detail dan prasyarat menciptakan dampak positif dari proses itu. Isu tentang bonus demografi termasuk isu yang tidak menarik dan tidak seksi, bagi politisi yang hanya berfikir tentang kepentingan pribadi dan pencitraan untuk mendongkrak popularitas.Pada tingkat kebijakan pemerintah pun, belum adanya tanda-tanda yang serius dalam menanggapi isu bonus demografi.
Melihat sudah dekatnya ledak kan usia produktif ini, maka sudah tidak ada waktu lagi, harus segera adanya tindakan strategis dan terencana untuk dikerjakan langkah nyata. Menjadi tugas pemerintah pusat untuk mensosialisasikan isu bonus demografi ini keseluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki peran strategis dalam menentukan prioritas kebijakkan makro apa yang harus dilakukan oleh kementrian dan lembaga pemerintah daerah. Bersamaan dengan desentralisasi urusan pemerintahan yang sangat luas, isu kompetisi global juga merupakan satu isu yang harus diperhatikan.
Ketidakmampuan pemerintah menciptakan kebijakan yang menyasar inti permasalahan, maka akan membuat bonus demografi menjadi petaka yang besar.Krisis ekonomi, krisis politik, bahkan krisis kemanusiaan bisa saja terjadi.
Itu dikarenakan beban anggaran untuk kesehatan akan sangat besar, terjadi permasalahan kemanusiaan, meningkatnya arus urbanisasi, kriminalitas, dan kemiskinan. Selain itu, apabila kemampuan menyediakan lapangan pekerjaan tidak terpenuhi, maka buah dari bonus demografi adalah melimpahnya pengangguran.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan dan program yang lebih detail.Itu dikarenakan pemerintah daerah memiliki akses data yang melimpah, seperti tentang berapa jumlah penduduk yang produktif dan tidak produktif, berapa orang yang berada di kota dan di desa, apa tingkat pendidikan mereka capai, dan seberapa tinggi ketrampilan yang mereka miliki. Dengan data yang lengkap, pemerintah daerah bisa menyusun program-program sesuai dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang di alami oleh daerah masing-masing.
Misalnya, untuk daerah yang perekonomiannya berbasis pariwisata akan memiliki program yang berbeda dari daerah yang basisnya pertanian, kelautan, industri atau jasa. Pemerintah Daerah harus mampu mengidentifikasi kebijakan peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dijawab: Apa ketrampilan yang dibutuhkan dan pelatihan seperti apa yang harus disediakan? Perguruan tinggi mana yang bisa mendidik dan melatih ketrampilan yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah? Perusahaan swasta mana yang bisa memberikan kesempatan para angkatan kerja berlatih keterampilan?
Pemanfaatan bonus demografi secara efektif perlu melibatkan banyak instansi di daerah.Sebagai contoh: badan statistik yang menguasai data; badan perencanaan yang akan menyusun program strategis daerah; dinas pendidikan yang menyiapkan kurikulum dan mencerdaskan warga sesuai dengan kebutuhan; dinas tenaga kerja yang menyiapkan pelatihan dan ketrampilan; lembaga yang menarik investor yang bisa menyediakan lapangan kerja; dan dinas kesehatan yang memfasilitasi layanan kesehatan agar tenaga kerjanya sehat dan bekerja secara produktif.
Penulis : Yayat
