Kapitalisme itu Bernama Negara

 

 

Dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, haruslah dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Sumber daya manusia akan berperan sebagai pengelola sumber daya alam. Untuk itu Kuba membuat langkah reformasi agraria sebagai lompatan awal dalam pemerintahannya. Reformasi Agraria merupakan terjemahan dari agraria reporm yang dalam pengertian lain dikenal dengan land reform, dimana salah satu programnya adalah redistribusi tanah.

Ketidak seimbangan kepemilikan tanah merupakan faktor timbulnya permasalahan kesejahtraan di Kuba, karena hanya sebagian kecil rakyat Kuba menikmati tanah mereka dan sebagian besar investor asing menguasai sebagian besar tanah di Kuba, oleh sebab itu keadilan sosial terkait redistribusi tanah menjadi penting. Kesejahtraan masyarakat ditentukan oleh pemerataan pemilikan dan penguasaan agraria.

Ketidak seimbangan kepemilikan tanah yang terjadi di Kuba tahun 1963 merupakan gambaran kondisi Indonesia saat ini. Langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Fidel Castro kala itu merupakan langkah yang patut dicontoh oleh Indonesia.

Menurut Salamudin dari Insititut Global Justice (IGJ), hingga kini 175 juta hektar atau setara 93% luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta/asing. Berarti ada segelintir elite, yaitu 0,2% penduduk, menguasai 56% aset nasional dalam bentuk kepemilikan tanah.

Berdasarkan data diatas, tak dapat kita pungkiri bahwa sebagian besar tanah Indonesia dikuasai oleh sebagian kecil warganya. Tumbuh dan berkembangya fenomena seperti ini diakibatkan pengaruh kapitalisme yang sudah mengakar dan mendapat dukungan dari negara.

Dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1967 tentang pokok kehutanan yang diikuti oleh berbagai Undang-Undang dan peraturan yang mendukungnya, seperti UU NO. 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 8 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tantang Pengusahaan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 tentang Tentang Perencanaan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan, serta SK Menteri Pertanian No. 76 /Kpts/ EKKU/3/ 1969 tentang Pedoman Umum Eksploitasi Hutan. Era itu menjadi pintu awal praktik eksploitasi lahan secara besar-besaran dan negara berperan sebagai rahim dari lahirnya eksploitasi tersebut yang sangat tidak memihak kepada rakyat, melainkan kepada para pemilik modal. Praktek kapitalisme di Indonesia, sesungguhnya merupakan proses transformasi struktural dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui mesin pembangunan yang dinamakan modernisasi atau lebih tepatnya disebut westernisasi.

Tujuan Republik ini didirikan sejatinya termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sejatinya tujuan tersebut dalam konteks realitanya hanyalah isapan jempol belaka, hanyalah pemanis bibir penguasa kepada rakyatnya, agar nantinya rakyat tidak mengamuk dan menuntut haknya, sebagaimana anak kecil yang diberikan permen oleh gurunya agar tidak menangis.

Negara telah berkompromi dengan para pemilik modal untuk memuluskan akal fulusnya, yakni menguras kekayaan alam Indonesia demi keuntungan pribadi dan segelintir orang. Fenomena seperti itu telah dijustifikasi oleh F. Openheimer dan Karl Marx. F. Openheimer, dalam bukunya, Die Sache, yang mengatakan bahwa negara adalah suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat, yang oleh golongan yang kuat tadi dilaksanakan pada golongan yang lemah, dengan maksud untuk menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat tadi, dan tujuan akhir dari semuanya ini adalah penghisapan ekonomis terhadap golongan yang lemah oleh golongan yang kuat. Argumen F. Openheimer didukung pula oleh Karl Marx, yang mengatakan bahwa negara merupakan penjelmaan daripada pertantangan-pertantangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan yang lemah ekonominya.

Menurut John Lock, bahwasnya lahirnya negara adalah produk dari kontrak sosial antar masyarakat dan pemerintah. Sumber dan pemegang kekuasaaan tertinggi berada pada masyarakat. Tujuan dari negara adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia, jika itu tak bisa dipenuhi maka masyrakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat kapan saja diturunkan.

Saat ini negara telah menjelma sebagai alat penjajahan gaya baru yang dengan kekuasaannya merampas hak-hak penduduk asli atas lahan dan sumber daya yang mereka miliki demi kepentingan segelintir orang.Lantas apabila kondisi seperti ini terus terjadi, maka kita harus memikirkan kembali, untuk apa negara ini ada? Sikap skepstis terhadap negara seperti pandangan kaum positivisme yang menyatakan bahwa tak penting untuk kita bertanya asal mula negara, sifat, serta hakekat negara, dan sebagainya. Pandangan seperti itu haruslah kita hilangkan dan kembali berpikir kritis atas pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai negara yang dibenturkan dengan realita saat ini.

Penulis :

Total Views : 357 , Views Today : 2