Demokrasi dan Pemimpin yang Bersih

 

Catatan panjang tentang korupsi di Indonesia telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kerajaan, korupsi telah banyak terjadi. Biasanya karena motif perebutan kekuasaan. Bahkan sejarah menyebutkan bahwa runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Sriwijaya dan Singasari dilatarbelakangi oleh korupsi pada masa itu.

Korupsi didominasi oleh kalangan raja dan sultan dari kerajaan tertentu. Pada masa sekarang, korupsi sudah bukan hal yang baru lagi dalam lingkup pemerintahan. Korupsi seakan jadi tindakan biasa, bahkan para pejabat beramai-ramai melakukan korupsi untuk memperkaya diri. Berbagai upaya hukum telah diterapkan, namun ternyata tidak mampu memberikan efek jera bagi para koruptor.

Dalam makna yang paling sederhana, korupsi diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang atau benda orang lain yang bukan menjadi  haknya. Dalam arti luas korupsi diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi dan digunakan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Tindakan korupsi pada tingkatan pemerintahan suatu negara sangat merugikan. Karena dampaknya akan memiskinkan rakyat. Selain itu, negara juga mengalami kerugian materi yang tidak sedikit. Korupsi bersifat menguntungkan diri sendiri namun merugikan kepentingan umum dan negara.

Di Indonesia sendiri, kasus korupsi bukan merupakan hal baru. Berdasarkan data dari Transparency Internasional Indonesia (TII), pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat ke 85 dari 180 negara sebagai negara terkorup. Cukup disayangkan memang, meskipun berbagai upaya hukum telah diupayakan, namun realitasnya tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

Apapun alasannya, korupsi merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dilihat dari aspek manapun. Banyak kepentingan publik yang terbengkalai, juga kerugian negara yang sangat besar akibat dari korupsi itu sendiri. Selain itu, korupsi juga memberikan dampak negatif di berbagai bidang yang meliputi Bidang Demokrasi, Bidang Ekonomi, Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Manusia, Bidang Kesejahteraan Umum, Pengikisan Budaya, serta terjadinya Krisis Kepercayaan.

Dampak akibat korupsi bagi negara yang utama adalah di bidang demokrasi. Bagi anda yang pernah menjadi Dewan Pemilih Tetap (DPT) saat pesta demokrasi (pemilu) berlangsung, pasti pernah mengetahui yang disebut dengan “serangan fajar”. Sejumlah calon tertentu memberikan imbalan uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu, sehingga ia terpilih menduduki jabatan tertentu. Pemberian imbalan uang tersebut sifatnya adalah bentuk sogokan.

Beberapa memang tidak memberikan uang untuk melancarkan jalannya menduduki suatu jabatan, namun ia memberikan barang tertentu kepada masyarakat. Apapun bentuk sogokan yang diberikan tersebut adalah salah satu bentuk korupsi. Sayangnya, masyarakat Indonesia kebanyakan  tidak cukup cerdas untuk memikirkan dampak jangka panjang jika mereka menerima sogokan tersebut.

Saya contohkan sebuah kasus ringan yang sangat sering terjadi saat pemilu. Ada 2 orang dari daerah yang sama yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Sebut saja A dan B. Si A memiliki kepribadian pemimpin yang baik, mampu mengayomi, memberikan bantuan untuk kasus-kasus sosial yang terjadi di lingkungannya. Saat detik-detik menjelang berlangsungnya pemilu, si A menggunakan cara yang jujur, sedangkan si B memberikan uang kepada para calon pemilih agar ia terpilih menduduki kursi DPR. Karena para pemilih yang memilih sogokan dan juga tidak memikirkan dampak panjang, akibatnya si B yang justru terpilih menduduki kursi DPR. Padahal dari segi kemampuan, si A lebih kompeten dibanding si B. Itulah salah satu contoh dampak korupsi bagi berjalannya demokrasi di Indonesia. Maka jangan salah jika ada semboyan “Jadilah masyarakat yang baik jika menginginkan pemimpin yang baik”.

Secara sederhana pemerintahan yang bersih dapat dijelaskan sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Korupsi adalah perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uang pemerintah dengan cara-cara yang tidak legal. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula (melanggar hukum) untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka. Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain.

Pemerintahan yang penuh dengan gejala KKN biasanya tergolong ke dalam pemerintahan yang tidak bersih, dan demikian pula sebaliknya.
Sejak Indonesia memasuki era transisi menuju demokrasi di tahun 1999, citra negeri ini di dunia internasional terus terpuruk. Antara tahun 1999 hingga 2003, Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat buruk, bahkan paling buruk di seluruh asia.

Agar pemerintahan bebas dari rongrongan KKN, maka para pejabat pemerintahan dan politisi, baik di eksekutif, birokrasi, maupun badan legislatif, pusat maupun daerah, hendaknya mengindahkan nilai-nilai moralitas. Adapun sikap-sikap moral tersebut adalah kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain, menjauhkan diri dari tindakan melanggar hukum, kesediaan berkorban demi kemuliaan lembaga dan masyarakatnya, dan keberanian membawa pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-harinya sebagai pejabat dan politisi pemerintah.

Sudah barang tentu, moralitas politik saja tidak akan cukup untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dari pelanggaran moralitas atau etika politik, tetapi diperlukan sebuah sistem politik dan hukum yang egaliter dan adil untuk menopang kerangka sistematik masyarakat madani. Pejabat negara/pemerintah menduduki posisi yang sama dengan rakyat di hadapan hukum.

Tidak ada satupun pejabat pemerintah yang kebal terhadap hukum. Dengan sistem hukum yang egaliter dan adil itulah pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan, dan pemerintahan yang berwibawa bisa ditegakkan. Untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka diperlukan berbagai kondisi dan mekanisme hubungan yang berpotensi menopang pertumbuhan moralitas politik. Tentunya, budaya demokrasi bersih perlu dikembangkan dalam proses pemerintahan negeri ini, sehingga terwujud pula pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Penulis : 

Total Views : 442 , Views Today : 2